PPh Pasal 21

WAJIB PAJAK PPh PASAL 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Ps 21:

1. Pejabat Negara
2. PNS
3. Pegawai
4. Pegawai Tetap
5. Pegawai dengan status WPLN
6. Tenaga Lepas
7. Penerima Pensiun
8. Penerima Honorarium
9. Penerima Upah

Bukan wajib pajak pasal 21

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat

•          Bukan WNI

•          Tidak menerima/memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia

•          Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional

•          Bukan WNI

•          Tidak menjalankan usaha/melakukan kegiatan/pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia

       

SUBJEK PAJAK PPh PASAL 21

1. Pegawai (PNS,pegawai tetap,pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala)
2. Penerima pensiun
3. Penerima honorarium
4. Penerima upah
5. Orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,jasa,atau kegiatan dari pemotong pajak

PENGECUALIAN SUBJEK PAJAK

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat  atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dan bertempat tinggal sama dengan mereka dengan syarat bukan WNI serta tidak menerima/memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia

OBJEK PAJAK PPh PASAL 21

1. Penghasilan yang diterima/diperoleh pegawai/penerima pensiun secara teratur berupa gaji,uang pensiun bulanan,upah,honorarium, tunjangan
2. Penghasilan yang diterima/diperoleh pegawai/penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, THR, gratifikasi,bonus
3. Upah harian,upah borongan,upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas
4. Uang tebusan pensiun,uang THT,uang pesangon,sehubungan dengan PHK
5. Gaji,gaji kehormatan,tunjangan lain yang terkait dengan gaji/honorarium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS
6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan WP selain pemerintah atau WP yang dikenakan PPh final dan yang dikenakan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit)
7. Honorarium,uang saku,hadiah/penghargaan, komisi,beasiswa,dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan,jasa:
1. Tenaga ahli
2. Olahrawan
3. penasihat.,pengajar,pelatih,penceramah
4. Pemain musik,pembawa acara,pelawak
5. Agen iklan
6. Peserta perlombaan
7. Penjaja barang dagangan
8. Peserta pendidikan,pelatihan,pemagangan
9. Distributor pengusaha MLM

                                            

PENGECUALIAN OBJEK PAJAK PPh PASAL 21

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan,asuransi jiwa,asuransi dwiguna
2. Penerimaan dalam bentuk natura/kenikmatan kecuali penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 termasuk penerimaan dalam bentuk natura/ kenikmatan yang diberikan oleh bukan WP/WP yang dikenakan PPh final
3. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja
4. Penerimaan dalam bentuk natura/ kenikamatan yang diberikan oleh pemerintah
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemerintah
6. Zakat yang diterima oleh OP yang berhak dari badan/lembaga amil zakat yang dibentuk/disyahkan oleh pemerintah

PEMOTONG PPh PASAL 21

1. Pemberi kerja yang membayar gaji,upah, honorarium,tunjangan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang dilakukan oleh pegawai/ bukan pegawai
2. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji,upah,honorarium,tunjangan sehubungan dengan pekerjaan/jabatan,jasa dan kegiatan
3. Dana pensiun,badan penyelenggara Jamsostek,dan badan lain yang membayar uang pensiun dan THT/Jaminan Hari Tua
4. Perusahaan,badan,BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan  sehubungan dengan kegiatan dan jasa termasuk jasa tenaga ahli dengan status WP DN yang melakukan pekerjaan bebas
5. Persh,badan,BUT yang membayar honorarium  sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh OP dengan status WP LN
6. Yayasan,lembaga kepanitiaan,asosiasi sebagai pembayar gaji,upah sehubungan dengan pekerjaan,jasa,kegiatan yang dilakukan OP
7. Perusahaan,badan,BUT yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan,pelatihan dan pemagangan
8. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah,organisasi termasuk organisasi internal,perkumplan,OP serta lembaga lainnya yang melakukan kegiatan) yang membayar honorarium,hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada WPOP DN berkenaan suatu kegiatan.

TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Tarif pajak yang digunakan sebagai tarif pemotongan atas penghasilan yang terutang PPh pasal 21 yaitu tarif pajak pasal 17 UU PPh. Besarnya tarif pajak PPh pasal 21 yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 20% dari tarif yang ditetapkan terhadap WP yang mempunyai NPWP.

BIAYA JABATAN DAN BIAYA PENSIUN

Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih,dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.

Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya Rp 432.000 setahun atau Rp 36.000 sebulan

TARIF PPh PASAL 21 FINAL

1. Uang pesangon,uang tebusan pensiun dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua dipotong PPh bersifat final dengan ketentuan sbb:

•          Atas jumlah penghasilan bruto Rp 25.000.000 atau kurang tidak dikenakan PPh

•          Atas jumlah diatas Rp 25.000.000 diatur dengan ketentuan sbb:

Lapisan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan R 25.000.000,-	5 %
Rp 50.000.000,-  s/d  Rp 100.000.000,-	10 %
R 100.000.000,-  s/d  Rp 200.000.000,-	15 %
Diatas Rp 200.000.000,-	25 %

2. Tarif 15% dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium yang diterima pejabat negara,PNS,anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan negara, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan IId ke bawah dan TNI/POLRI berpangkat Pembantu Lettu ke bawah atau Ajun Insp. Tk Satu ke bawah

PPh Pasal 21 FINAL = Penghasilan Bruto x 15%

 

PPh Pasal 4 ayat 2

Lingkup PPh ps 4 Ayat 2   

1. Pajak Bunga Deposito, Tabungan & Diskonto SBI

2. Pajak Transaksi saham di Bursa

3. Pajak Bunga Obligasi

4. Pajak Bunga Reksadana

5. Pajak Undian

6. Pajak Sewa Tanah & Bangunan

Objek Pajak

•          Bunga yang berasal dari deposito dan tabungan,

•          Diskonto Serifikat Bank Indonesia (SBI),

•          Tarif dan Sifat Pemotongan Pajak

        PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;

•          PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

•          Penghasilan Yang Dikecualikan

•          jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,-

•          bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;

•          bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

•          bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun

Tarif Pemotongan

•          Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi penjualan saham di bursa efek dikenakan pajak bersifat final.

•          0.1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

Tarif PPh Final

•          Bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar:

•          15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan

•          20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda diskonto dari 0bligasi dengan kupon sebesar:

•          15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan

•          20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak

•          diskonto dari Obligasi tanpa bunga sebesar:

•          15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan

•          20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap,

PPh atas hadiah undian

PPh atas hadiah undian adalah PPh yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa hadiah undian baik dalam bentuk uang, barang maupun kenikmatan

•          Pemotong/Pemungut PPh atas hadiah undian

-    Orang Pribadi

-    Badan

-    Kepanitiaan

-    Organisasi

-    Pengusaha.

Ruang Lingkup Sewa Tanah & Bangunan

•          Atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan PPh final sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto. Yang dimaksud dengan jumlah bruto  adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun jug yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewakan termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan “service charge”

•          Ruang Lingkup Sewa Tanah & BangunanPelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalammodel penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).

Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi

TARIF Pajak Konstruksi

MEMILIKI KLASIFIKASI                                                                         

Bentuk Pekerjaan	Usaha	Tarif	Sifat
Pelaksanaan Konstruk	Kecil MB	2% 3%	Final Final
Perencanaan dan Pengawasan	KMB	4%	Final

TIDAK MEMILIKI KLASIFIKASI

Bentuk Pekerjaan	Tarif	Sifat
Pelaksanaan Konstruk	4%	Final
Perencanaan dan Pengawasan	6%	Final